Perempuan Harus Punya Strategi Hadapi Pemilu 2019

16-10-2017 / KOMISI II

foto:Andri

 

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik diperlukan beberapa strategi seperti peraturan, penjaringan, pendidikan dan pendanaan. Hal ini perlu disiapkan secara serius agar mampu mendongkrak jumlah perempuan yang berhasil dalam pemilu. Menurut Anggota Komisi II Hetifah terdapat dua pernghalang utama dalam melihat partisipasi perempuan dalam politik.

 

Melihat partisipasi perempuan dalam politik, Hetifah mengakui bahwa ada dua penghalang utama. "Masalah utama keterwakilan perempuan kita ada dua. Dari sisi supply dan demand. Ada partai yang kekurangan SDM perempuan. Ada juga perempuan yang sudah berpolitik tapi tidak terpilih," kata Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin, (16/10/2017).

 

Menghadapi Pemilu 2019, Hetifah memberikan strategi-strategi bagi perempuan untuk memenangkan Pemilu. Diantara strategi itu adalah penjaringan atau rekrutmen caleg. "Kelompok perempuan seperti KPPI dan organisasi perempuan sayap-sayap partai membentuk data base perempuan yang akan diajukan ke parpol," jelas politikus Partai Golkar ini.

 

Selain strategi penjaringan, Hetifah juga menjelaskan perlunya pendidikan politik sebagai strategi pemenangan Pemilu bagi perempuan. "Pendidikan politik bagi caleg perempuan penting dilakukan untuk peningkatan kapasitas. Juga bagi anggota legislatif perempuan untuk meningkatkan performance", lanjut Hetifah.

 

Hingga kini, terlihat jumlah perempuan yang berhasil memenangkan pemilu masih sedikit, sehingga ini perlu menjadi perhatian agar perempuan dapat lebih meningkatkan persentase kemenangannya dalam pemilu. (hs) foto: tim parle

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...